Ombudsman Mulai Investigasi Tata Kelola Lapas Cibinong, Soroti Fasilitas Mewah

BOGOR — Ombudsman Republik Indonesia menyiapkan investigasi atas prakarsa sendiri terkait tata kelola pemasyarakatan setelah menemukan persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Investigasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk melihat persoalan fasilitas di dalam lapas, tetapi juga akan menelusuri tata kelola pemasyarakatan secara lebih menyeluruh.

Ombudsman menyampaikan bahwa penelusuran akan dilakukan dari sisi hulu hingga hilir. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan yang ditemukan merupakan kejadian yang berdiri sendiri atau berkaitan dengan persoalan tata kelola yang lebih luas.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya fasilitas yang dinilai tidak semestinya dimiliki oleh narapidana tertentu di dalam Lapas Cibinong.

Namun, Ombudsman belum menjadikan temuan tersebut sebagai kesimpulan akhir mengenai adanya pelanggaran tertentu. Investigasi diperlukan untuk memperoleh fakta dan memastikan bagaimana mekanisme serta pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan berjalan.

Hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Bahkan, apabila ditemukan persoalan yang bersifat mendasar, rekomendasi tersebut dapat mencakup perubahan pada aspek kelembagaan maupun tata kelola.

Telusuri Sistem, Bukan Sekadar Fasilitas

Pendekatan investigasi Ombudsman menjadi penting karena persoalan fasilitas di dalam lapas tidak hanya menyangkut keberadaan sebuah fasilitas, tetapi juga pertanyaan mengenai bagaimana fasilitas tersebut dapat tersedia, siapa yang mengetahui, bagaimana pengawasannya dilakukan, serta apakah mekanisme pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses investigasi untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

Ombudsman memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, pemeriksaan terhadap tata kelola pemasyarakatan dapat menjadi momentum untuk melihat sejauh mana standar pelayanan dan mekanisme pengawasan diterapkan dalam praktik.

Masyarakat kini menunggu hasil investigasi tersebut. Terutama terkait apakah temuan di Lapas Cibinong merupakan persoalan individual atau justru menunjukkan adanya kelemahan sistem yang perlu diperbaiki.

Menunggu Hasil Investigasi

Sampai hasil investigasi resmi disampaikan, berbagai pihak perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menarik kesimpulan di luar fakta yang telah terverifikasi.

Hasil investigasi Ombudsman nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi tata kelola pemasyarakatan sekaligus menjadi dasar perbaikan pelayanan dan pengawasan.

Bagi publik, persoalan ini bukan semata mengenai fasilitas yang ditemukan di sebuah lapas. Lebih jauh, masyarakat berkepentingan mengetahui apakah sistem pemasyarakatan telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GAPTATV — Investigasi & Hukum